Daftar Istilah Hukum Beserta Dasar Hukumnya

Diposting pada

Ada banyak istilah-istilah dalam dunia hukum.

Berikut ini adalah istilah-istilah yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan dasar hukumnya.

 

Pencemaran Nama Baik

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

 

Pelanggaran HAM

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:
Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

 

Tenaga Kesehatan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelasakan mengenai Tenaga Kesehatan sebagai berikut:
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan

 

Karantina Rumah Sakit

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menegaskan bahwa:
Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

 

Isolasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menegaskan bahwa:
Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

Karantina Rumah

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menegaskan bahwa:
Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah
kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

 

Program Legislasi Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menjelaskan bahwa:

Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

 

Program Legislasi Nasional

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menjelaskan bahwa:

Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu,
dan sistematis.

Kurator

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjelaskan bahwa:
Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan
Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

Debitor Pailit

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjelaskan bahwa:
Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

Kepailitan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjelaskan bahwa:
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini.

Pembatasan Sosial Skala Besar

Pembatasan Sosial Skala Besar atau PSBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan untuk kemudian lebih lanjut pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah yang merupakan penurunan dari
undang-undang tersebut namun PP terkait ini belum dapat dirampungkan per 30 Maret 2020 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi saat ini adalah salah satu bentuk karantina kesehatan untuk mencegah keluarnya sebaran penyakit tertentu.

Kegiatan yang terdampak yang diatur pada Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah:

Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Karantina Wilayah

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menjelaskan bahwa:
“Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.”

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, menjelaskan bahwa:
“Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah
terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut. “

Dampak ketika Karantina Wilayah di berlakukan adalah sebagai berikut:
Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, menegaskan bahwa:
“Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.”

Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, menegaskan bahwa:
“Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar
wilayah karantina.”

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, menegaskan bahwa:
“Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.”

Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, menegaskan bahwa:
“Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak
yang terkait.”

 

Peraturan Perusahaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa:

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

Upaya Kesehatan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelasakan mengenai Upaya Kesehatan sebagai berikut:
Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah
dan/atau masyarakat.

Teknologi Kesehatan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelasakan mengenai Teknologi Kesehatan sebagai berikut:
Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan
manusia.

 

Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
menyatakan bahwa:
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang
melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.

 

Surat Berharga

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan penjelasan sebagai berikut:

Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari
penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

 

Cuti Haid

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai Cuti haid bagi Buruh/Pekerja perempuan sebagai berikut:

Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.

istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah
bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam
2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

Referensi : lawgolearning instagram

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *