Hak Ekstrateritorial dalam Kapal Perang

Hak Ekstrateritorial dalam Kapal Perang Negara Lain yang Berada di Indonesia

Diposting pada

HeraJustitia- Kapal perang suatu negara dan seluruh awak kapalnya yang berada di wilayah negara Iain. Kapal perang suatu negara dipandang sebagai territoir atau sebagai bagian dari wilayah negara lain dengan segala konsekuensinya, yaitu antara lain bahwa tindak pidana yang telah dilakukan di atas kapal perang suatu negara asing itu harus dipandang sebagai telah dilakukan di atas wilayah negara asing.

 

Profesor SIMONS dan Profesor van HAMEL berpendapat, bahwa terhadap awak kapal perang asing yang telah melakukan suatu tindak pidana itu hanya dapat diberlakukan Undang-undang Pidana negara asalnya, termasuk juga apabila tindak pidana tersebut telah mereka lakukan di Iuar kapal perang tempat mereka itu ditugaskan.

NOYON-LANGEMEIJER punya pendapat berbeda, Hak eksterateritorial itu tidak dimiliki secara pribadi oleh awak kapal perang asing, sehingga terhadap awak kapalnya yang telah melakukan suatu tindak pidana di luar kapal perang tempat mereka itu ditugaskan, tetap dapat diberlakukan Undang-undang Pidana negara tempat tindak pidana tersebut mereka lakukan.

Sedangkan jika sebuah kapal perang negara asing memasuki sebuah pelabuhan negara lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah negara pemilik pelabuhan tersebut maka, Pemerintah dapat menolak kedatangan kapal perang tersebut atau ia dapat memerintahkan agar kapal perang tersebut meninggalkan wilayah perairannya, akan tetapi suatu tindakan menurut hukum pidana tetap terlarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *